Jakarta – tigan-tvnetwork.com
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi premanisme dan menghambat investasi di Indonesia. Langkah ini diambil guna menciptakan iklim usaha yang aman, kondusif, serta bebas dari intimidasi pihak-pihak yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang merugikan dunia usaha serta mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
"Polri akan bertindak tegas terhadap aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan organisasi sebagai alat untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau tindakan intimidatif terhadap dunia usaha," tegas Brigjen Pol. Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).
Sebelum melakukan tindakan hukum, Polri mengutamakan upaya preventif dan pre-emtif melalui sosialisasi serta pembinaan terhadap ormas agar mereka tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.
"Kami terus melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada anggota ormas mengenai aturan hukum yang berlaku. Kami ingin memastikan bahwa ormas dapat berperan positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Selain edukasi, Polri juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih waspada terhadap modus-modus pemerasan berkedok ormas. Kampanye kesadaran publik digalakkan agar masyarakat dapat mengenali serta melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi.
"Kami mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan segala bentuk ancaman atau pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dan pengusaha bisa berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang aman," tambahnya.
Polri memastikan bahwa setiap laporan dari dunia usaha akan ditindaklanjuti dengan serius. Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi premanisme dalam dunia investasi di Indonesia.
"Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami proses secara profesional. Kami juga menjamin perlindungan bagi para pelapor agar tidak ada rasa takut dalam mengungkap tindakan premanisme," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Polri mengimbau masyarakat dan pengusaha untuk memanfaatkan hotline layanan kepolisian 110 dalam melaporkan segala bentuk gangguan keamanan dan premanisme berkedok ormas.
Dengan kombinasi pendekatan preventif, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas, Polri berharap dapat menciptakan lingkungan investasi yang aman, kondusif, serta bebas dari ancaman kelompok yang merugikan dunia usaha dan perekonomian nasional. (Humas Polri)
